KUDUS, BERITA MOERIA (BEMO) - Dimulainya sejumlah proyek infrastruktur di Kudus perlu mendapatkan dukungan masyarakat. Bentuk pasrtisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan berupa pengawasan dan masukan yang dapat memperkuat jalannya pembangunan agar berjalan dengan baik.
Milisi Penyelamat Uang Rakyat (M-PUR) berharap pengguna anggaran seharusnya mengundang partisipasi publik dalam progam pembangunan. Mengingat, keterbukaan sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan penyimpangan dan persoalan hukum.
Demikian pernyataan Koordinator Pengawasan dan Pengolahan Data M-PUR, Murwanto Gogon kepada BeMo, Rabu 11 Nopember 2020. Menurutnya kolaborasi atau kerjasama pemerintah dengan masyarakat dapat memperkuat upaya pertanggungjawaban secara publik maupun hukum.
"Ketika pelaksanaan pembangunan mendapatkan hambatan secara otomatis masyarakat akan turut serta dalam upaya penyelesaiannya," jelasnya.
Menurutnya, pimpinan OPD harus belajar dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Pasalnya, ketertutupan justru mengundang banyak oknum mencari kelemahan untuk kepentingan pribadi.
"Kenyamanan sebagai pelaksana pembangunan akan terganggu. Masyarakat juga akan membiarkan OPD menghadapi oknum yang memiliki kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan hukum," tuturnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, OPD akan "nyaman" bila setiap proses pelaksanaan pembangunan melibatkan masyarakat. Dengan sendirinya, semua kegiatan pembangunan akan menjadi lebih baik. (MK).
Posting Komentar