KUDUS, BERITA MOERIA (BEMO) - Laju pertumbuhan penduduk membuat kota Kudus semakin sempit. Sudah selayaknya Pemkab Kudus bekerja ekstra mengembangkan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Ketua LSM Hijau, Soleh Isman kepada BeMo mengungkapkan anggaran besar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus tidak mampu mewujudkan pembangunan kota yang diharapkan masyarakat.
"Pada sektor tata kota masih ada warga Kudus yang belum merasakan kenyamanan tinggal di lingkungannya," ujarnya dengan mengungkapkan indikasi kegagalan terdapat ratusan judul proyek hanya menghabiskan anggaran tanpa efek kemajuan, Jumat 13 November 2020.
Ia berpendapat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus tergolong gagal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Melaksanakan pembangunan dengan basis Tata kota yang ideal.
"Akibatnya di Kabupaten Kudus tidak pernah lepas dari banjir pada sudut-sudut kota pada jalur-jalur yang berlangganan banjir," ungkap pria berkacamata itu sambil menunjukkan salah satu tempat di perempatan lampu merah Jember yang selalu banjir saat hujan.
Selanjutnya ia juga mempersoalkan pelaksanaan kegiatan PUPR dengan anggara APBD Perubahan 2020 dengan memecah paket kurang dari Rp. 200 juta. Ia menduga pemecahan paket dilakukan dalam rangka menghindari lelang terbuka bahkan konspirasi jual beli proyek.
"Pemecahan paket adalah upaya agar para kroni pada kebagian dan indikasi jual beli proyek," imbuhnya. (Kit).
Posting Komentar