Pemkab Kudus Gegabah Membangun Citywalk Saat Zona Merah. Manfaatnya minim

Gambar rekayasa Jalan Sunan Kudus dari arah timur

Bemoe (Selasa, 8/9/2020) – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kudus- dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diduga sangat gegabah saat memutuskan program pembangunan Citywalk (secara abstrak artinya jalur pejalan kaki di dalam kota). Di saat kondisi  kabupaten berpenduduk kurang dari satu juta jiwa ini, dilanda pagebluk Covid-19 dengan status zona merah – resiko tinggi. “ Apa urgensinya. Manfaatnya juga minim dibanding dengan besaran biaya” tegas dosen- budayawan Moch Rosyid

Padahal proyek pembanguan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD/ baca uang rakyat) 2020 sebesar Rp 16,3 miliar bukan “harga mati”. Bisa ditunda. Bisa dikurangi besaran biayanya. Bahkan bisa dialihkan untuk program yang lebih mendesak, lebih penting, lebih bermanfaat. 

Kudus sekarang ini menduduki urutan kedua setelah kota Semarang, lalu diikuti Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak masuk zona merah. Hingga Senin (7/9/2020) pukul 17.00 tercatat 165 orang warga Kudus yang meninggal. Atau setiap hari seorang meninggal bila dihitung sejak Mei-September (lima bulan = 150 hari)

Selain itu  ada penambahan warga miskin (sesuai data program sembako 2020 dan perluasan) 20.605 jiwa. Atau totalnya lebih dari 55.000 jiwa. Diperkirakan sekitar 12.000 pelaku UMKM di Kudus juga ambyar gegara Covid-19. Ribuan siswa dan mahasiswa butuh untuk membeli pulsa sebagai sarana prasana  belajar jarak jauh dalam jaringan.

Ironisnya lagi Pemkab Kudus sampai sekarang belum pernah membeberkan secara terbuka, tentang  rincian pemasukan dana untuk penanggulangan Covid-19, maupun rincian penggunaannya. Padahal jika mau, setiap hari bisa dibuatkan jurnal pembukuannya dan diumumkan- disebarkan melalui saluran informasi resmi milik pemerintah maupun media sosial.

Data yang pernah diungkapkan Kantor Inspektorat dana penanganan Covid-19 mencapai Rp 130 miliar dan konon baru terpakai 15 – 20 persen saja. Namun pihak Inspektorat juga belum pernah membeberkan secara rinci dan terbuka tentang “angka” tersebut.(sup)