Plt Bupati Kudus: Kasus Covid-19 Melonjak, Setiap OPD Harus Ada Satgas Protokol Kesehatan

Hartopo Plt Bupati Kudus

Kudus, Berita Moeria (BeMo)

Kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus terus meningkat. Oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ada satuan tugas (satgas) protokol kesehatan. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tetap waspada serta dapat menjadi agen penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo, saat memimpin rapat pimpinan daerah di Lantai IV, Gedung Setda, Kamis (9/7). Diikuti  Sekda, Asisten Sekda, pimpinan OPD, Camat, dan Perwakilan Perusahaan Daerah. Rapat dalam rangka evaluasi dan koordinasi penanggulangan Covid-19 dalam persiapan New Normal kembali.

Hartopo menambahkan saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, karena sedang dilakukan screening masal dan tracking kontak secara masif. "Persiapan New Normal diterapkan secara disiplin mulai di lingkungan perkantoran. Setiap OPD harus ada satgas protokol kesehatan. Jadi jangan salah pemahaman, karena ini butuh kerja keras seluruh OPD. Harapannya angka kasus menurun hingga tidak terjadi penambahan baru,".

Dalam persiapan New Normal ini, Hartopo  mengimbau supaya koordinasi aktif dengan pemangku wilayah untuk tetap dilakukan, sehingga roda perekonomian masyarakat dapat terus berjalan. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI, agar di tiap daerah dapat tetap produktif tetapi jangan sampai lengah dan harus selalu waspada.

New Normal bukan berarti kembali ke kehidupan sebelum pandemi, namun suatu tatanan hidup baru dengan selalu memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak."Satgas-satgas harus selalu diaktifkan. Koordinasi, komunikasi selalu dilakukan jangan ada informasi yang terputus. Tingkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Hartopo  juga terus memacu OPD agar alokasi APBD yang tertuang dalam DPA/DPAA untuk kegiatan yang ada dapat segera dilaksanakan. Lebih lanjut, terkait pengadaan barang dan jasa dapat dipercepatan prosesnya, karena waktu efektif hanya tersisa 5 bulan. (Kominfo/sup)