Komisi VIII DPR RI Soroti Program Sembako di Kudus

Mundir Ka Dinsos Kudus

Kudus, Berita Moeria (Bemoe)

Komisi VIII DPR RI yang berkunjung ke Kabupaten Kudus, Selasa (21/7/2020) sempat pula menyoroti program sembako 2020, sehingga secara tidak langsung menyinggung Dinaa Sosial sebagai ujung tombak penyaluran program tersebut.


Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kudus, Mundir yang disertai Kepala bidang (Kabid) Pemberdayaan  Agung Eko Raharjo  kepada  Bemoe di ruang kerjanya, Selasa (21/7/2020),” Mengingat kami baru saja dilantik, sehingga belum tahu bnyak. Namun yang pasti langkah awal kami akan menata ulang sistem pendataan,” tegasnya.


Pendataan itu sangat penting dan strategis bagi Dinsos P3AP2KB, karena dalam banyak hal bersentuhan langsung kepada rakyat. Terutama menyangkut berbagai bentuk bantuan dari ppusat, provinsi dan kabupaten. “Contohnya Program Sembako 2020 dan penambahan yang mencapai sekitar 58.000 keluarga penerima manfaat (KPM) atau keluarga miskin. Jika datanya tidak akurat bakal muncul banyak persoalan. Miasalnya “komplin” dari warga” tambah Mundir.


Tentang sinyalamen adanya oknum organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga ikut “bermain” di program sembako 2020, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak pihak terkait.  “Sedang menyangkut isu tentang adanya penambahan e warong saya tegaskan tidak ada. Masih tetap 148 orang yang tersebar di 9 kecamatan. Itu menjadi kewenangan Bank BNI. Namun demikian bila di lapangan terjadi hal yang sebaliknya, kami tentu saja tidak akan berpangku tangan,” tegasnya.


Selain itu menurut data yang dihimpun Bemoe, program sembako 2020 dan penambahan (karena munculnya Covid 19), masih saja terjadi banyak yang menyimpang dari pedoman umum program sembako 2020.


Seperti masih terjadi system paket. Adanya pemasok yang diragukan profesinya karena tidak memiliki modal yang cukup. Seperti penggilingan padi/ pengusaha beras, peternakan ayam ( telor), dengan bukti legal formal dari pemerintah/dinas/instansi. Pendamping yang justru turut menentukan sosok pemasok, serta masih banyak “kasus” lainnya.  Mundir berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi “kesemrawutan” yang terjadi di program sembako 2020.(sup)  


Komentar

Lebih baru Lebih lama