Humas DPRD Kudus: Maaf Saya Tidak Punya Kewenangan Menjawab

Sebagian anggota DPRD Kudus

Kudus, Berita Moeria (BeMo)

Informasi semakin tertutup dan terkesan “dipingpong”, saat pimpinan Humas DPRD Kudus Asih menyatakan tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Bemo, kepadanya Selasa (30/6/2020). Pertanyaan yang diajukan tentang seputar kunjungan kerja (kunker) anggota/komisi DPRD setempat”Mohon maaf  saya tidak punya  kewenangan untuk  menjawab”. 


Namun Asih sempat menambahkan jika jadwal kegiatan DPRD Kudus berdasarkan hasil badan musyawarah (banmus) setiap bulan. “Silahkan bapak hubungi/temui Sekretaris DPRD Jadmiko Moehadi,” ujarnya.


Kahar, pendamping kunker DPRD Kudus yang juga sempat dihubungi Bemo, selain menyatakan tidak tahu, juga menghendaki agar Bemo bertemu dan bertatap muka langsung agar lebih “enak”. Ternyata ketika ditanyakan kapan dan di mana bisa ketemu, Kahar  berbalik berdiam diri dan “menyerahkan” kembali ke pimpinan Humas DPRD.


Sekretaris DPRD Jadmiko Moehadi yang lebih dahulu diwawancarai juga mengalihkan “tanggung jawabnya” kepada Asih dan Kahar. Jika ketiganya  sama sama mengaku tidak punya wewenang dan malah saling memainkan “ bola pingpong”, keterbukaan informasi yang selama ini dikumandangkan pejabat hingga wakil rakyat (DPR/DPRD) hanya sekedar pemanis belaka.


Mamik, salah satu tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kudus menyatakan  jadwal/agenda kunker DPRD sebaiknya/seharusnya dipublikasikan secara terbuka. Apalagi dana untuk kunker cukup besar/banyak (sekitar Rp 10 miliar untuk delapan kunker). “Kunker seharusnya sudah diakhiri, karena disamping memboroskan anggaran, juga manfaatnya sangat tidak jelas. Bahkan terkesan dicari-cari dan hanya sekedar nglencer  secara gratis dan masih dapat uang saku lumayan banyak,” ujarnya.(sup)


Komentar

Lebih baru Lebih lama