Sebagian anggota DPRD Kudus
Kudus, Berita Moeria
(BeMo)
Informasi semakin tertutup dan terkesan “dipingpong”, saat pimpinan Humas
DPRD Kudus Asih menyatakan tidak punya
kewenangan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Bemo, kepadanya
Selasa (30/6/2020). Pertanyaan yang diajukan tentang seputar kunjungan kerja
(kunker) anggota/komisi DPRD setempat”Mohon maaf saya tidak punya kewenangan untuk menjawab”.
Namun Asih sempat menambahkan jika jadwal kegiatan DPRD
Kudus berdasarkan hasil badan musyawarah (banmus) setiap bulan. “Silahkan bapak hubungi/temui
Sekretaris DPRD Jadmiko Moehadi,” ujarnya.
Kahar, pendamping kunker DPRD Kudus yang juga sempat
dihubungi Bemo, selain menyatakan tidak tahu, juga menghendaki agar Bemo
bertemu dan bertatap muka langsung
agar lebih “enak”. Ternyata ketika ditanyakan kapan dan di mana bisa ketemu,
Kahar berbalik berdiam diri dan
“menyerahkan” kembali ke pimpinan Humas DPRD.
Sekretaris DPRD Jadmiko Moehadi yang lebih dahulu
diwawancarai juga mengalihkan “tanggung jawabnya” kepada Asih dan Kahar. Jika
ketiganya sama sama mengaku tidak punya
wewenang dan malah saling memainkan “ bola pingpong”, keterbukaan informasi
yang selama ini dikumandangkan pejabat hingga wakil rakyat (DPR/DPRD) hanya
sekedar pemanis belaka.
Mamik, salah satu tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
di Kudus menyatakan jadwal/agenda kunker
DPRD sebaiknya/seharusnya dipublikasikan secara terbuka. Apalagi dana untuk
kunker cukup besar/banyak (sekitar Rp 10 miliar untuk delapan kunker). “Kunker
seharusnya sudah diakhiri, karena disamping memboroskan anggaran, juga
manfaatnya sangat tidak jelas. Bahkan terkesan dicari-cari dan hanya sekedar nglencer
secara gratis dan masih dapat uang
saku lumayan banyak,” ujarnya.(sup)
Posting Komentar