Tarik Ulur Sewa Terminal Wisata Colo, Desain Bangunan Tidak Pas, Kajiannya Juga Lemah

pangkalan ojek wisata Colo

Kudus, Berita Moeria (BeMo)

Diduga saat ini tengah “tarik ulur” antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Kudus dengan pemerintahan desa (Pemdes) Colo Kecamatan Dawe. Yaitu tentang besaran sewa lahan yang saat ini dijadikan terminal wisata dan gerbang wisata. Dinas Budpar cenderung bertahan pada sewa lama Rp 60 juta per tahun. Sebaliknya Pemdes Colo naik hingga sekitar Rp 100 juta.

Sewa itu diawali dari penyerahan pengelolaan terminal wisata Colo yang semula ditangani Dinas Perdagangan kepada Dinas Budpar.  Dinas Perdagangan membangun terminal tersebut dengan anggaran cukup besar yaitu sekitar Rp 21,3 miliar. Namun ditengarai banyak masalah dan kondisi mangkrak setelah selesai dibangun tahun 2018.

Sedang Dinas Budpar  yang diserahi untuk mengelolanya dengan salah satu syarat membayar sewa kepada Pemdes Colo Rp 60 juta setahun ( 2018) juga mesti berhitung ulang. Meski bangunannya cukup megah dan dilengkapi dengan sarana prasarana, namun kenyataannya komplek bangunan terminal wisata Colo berlantai tiga ini tidak diminati pedagang kaki lima maupun sejumlah pengemudi bus antar kota antar provinsi.

Pihak Pemdes pun berhitung pula. Jika  terminal  dan gerbang wisata colo ditangani sendiri ( tentu saja dengan lebih profesional) maka  selain memperoleh sumber penghasilan, juga sekaligus kesempatan untuk membuka lowongan kerja bagi warga setempat.

Menurut berbagai informasi yang dikumpulkan Bemo sepanjang Minggu (28/6/2020), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Kudus tertarik untuk ikut mengelola terminal wisata. Khususnya untuk lantai tiga, yang akan dimanfaatkan anggota Kadin yang bergerak di bidang pemrosesan kopi . Kadin sudah mengajukan usulan/permohonan tertulis kepada Pelaksana tugas/Plt Bupati Kudus Hartopo. Meski sampai sekarang belum ada jawabanya.

Cenderung ditangani Desa

Salah satu tokoh Desa Colo, Ridho dalam perbincangannya dengan Bemo sambil minum “kopi muria” di salah satu warung lantai satu terminal Colo, banyak tokoh masyarakat setempat yang menghendaki terminal dan gerbang Colo ditangani sendiri Pemdes, Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tengah dirintis.

Menurut dia, langkah yang ditempuh Dinas Budpar Kudus akhir akhir ini terbukti hanya untuk kepentingan oknum dinas dan sejumlah kroninya. Akibatnya  sebagian warga Colo terpecah. Sebagian mendukung langkah oknum Dinas Budpar, sebagian besar lainnya menghendaki pengelolaan ditangani desa/warga sendiri.

Bahkan pihak Pemdes sudah merencanakan untuk melepas salah satu “bengkok” desa yang berada persis di samping kanan terminal untuk lokasi pembangunan terminal wisata yang mampu menampung lebih dari 100 bus antar kota antar provinsi. Jika ada investor yang berminat pihak Pemdes akan memfasilitasi.

Asisten bidang ekonomi Pemkab Kudus, Ali Rifai yang ditemui terpisah sepakat jika terminal wisata  tersebut mangkrak dan perlu ditata ulang. Desain terminal menjadi salah satu kelemahan utama yang menimbulkan mangkraknya terminal senilai Rp 21,3 miliar. “Memang sudah ada beberapa usulan yang masuk ke Pemkab Kudus, Kami akan kaji dan ditindak lanjuti. Jika ada wacana relokasi terminal dan itu akan jauh lebih baik, kami akan dukung sepenuhnya,” tegasnya.

Desainnya dipertanyakan?

Berdasarkan pengamatan Bemo, desain bangunan terminal berlantai tiga ini memunculkan banyak pertanyaan. Lantai satu khusus untuk parkir bus antar kota antar provinsi terlalu sempit. Akibat terlalu banyak tiang yang berada di sisi kanan maupun di sisi kiri.

Di sudut lokasi parkir terdapat dua tangga menuju lantai dua. Satu tangga berjalan secara elektronik dan satunya lagi tangga biasa. Tangga ini dimaksudkan agar semua /sebagian besar penumpang bus/kendaraan begitu turun langsung naik ke lantai dua atau tiga untuk berbelanja. Kenyataannya pengunjung memilih langsung keluar dari lantai satu (parkir) ke pangkalan ojek yang hanya melangkah kurang dari 100 meter. Kemudian menuju ke lokasi yang dituju- seperti tempat wisata alam dan  wisata ziarah makam dan masjid Sunan Muria.

Di lantai tiga, pintu gerbangnya berada persis sejajar dengan jalan kedua setelah jalan raya. Jika mereka berkendaraan dan turun di depan gerbang lantai tiga pasti menimbulkan kepadatan lalulintas dan orang. Bukan tempat untuk menurunkan dan menaikkan orang.

Desain di lantai satu dan dua yang mampu menampung sekitar 200 PKL seperti pasar tradsional, sehingga tidak menarik. Apalagi  belum/tidak ada produk unggulan atak khas daerah setempat/kudus pada umumnya yang lebih mendominasi agar pengunjung tertarik.

Uang rakyat sebesar Rp 21,3 miliar yang telah terlanjur dikucurkan untuk membangun terminal wisata penuh masalah ini, seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kudus, Hartopo untuk segera menyikapi. Proyek mangkrak dengan nilai  hingga mencapai lebih dari Rp 100 miliar,  apakah hanya dibiarkan berlalu begitu saja. (sup)